JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang tersebut dilantik hari ini dalam Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto telah tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah dilakukan melakukan langkah yang mana tepat serta cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih lanjut sejumlah lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya terhadap publik, sehingga diperlukan jajaran menteri pada Kabinet Merah Putih yang dimaksud mampu menjabarkan apa yang tersebut diinginkan oleh Prabowo. Dia meninjau konsolidasi pemerintah pada melaksanakan pembangunan berorientasi rakyat ketika ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, beliau membutuhkan menteri yang digunakan kompatibel pada arus yang digunakan deras,” kata Syahganda yang juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden terhadap DPR juga masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo telah lama melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, kemudian dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang melakukan demo besar-besaran mencela pemerintah. Padahal, hal yang disebutkan sanggup dihindari.
Selanjutnya, Syahganda memohon agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo juga mendirikan komunikasi yang mana baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi kebijakan pemerintah pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang tersebut pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
