Keluh Kesah Pengusaha usai Prabowo Ingin Hemat Anggaran Rp306 Trilyun

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di area pemerintah pusat maupun tempat akan berdampak buruk terhadap pendapatan.
Ketua Lingkup Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran otoritas Pusat kemudian Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah terhadap para pelaku usaha. Terutama pada sektor industri, jasa, juga pembangunan yang digunakan diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
“Efisiensi pasti mempengaruhi government spending khususnya belanja pemerintah termasuk hotel lalu sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan yang disebutkan akan dialokasikan kemana,” kata beliau ketika dihubungi MNC Portal, Hari Senin (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang diadakan kabinet Prabowo – Gibran ini bukanlah semata-mata menurunkan belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah mempunyai peran pada menopang perkembangan sektor ekonomi nasional.
“Salah satu unsur di perkembangan kegiatan ekonomi adalah government spending. Tapi kalau toh dilaksanakan penghematan, kita berharap bukanlah pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang tersebut dapat menciptakan multiplier efek untuk dunia usaha kita,” tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk bursa sektor perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah wilayah atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang digunakan sekaligus mempunyai infrastruktur MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Karena menurutnya, acara-acara yang tersebut menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara yang disebutkan yang biasanya banyak datang dari Pemerintah.
“Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, teristimewa kalau di dalam tempat atau di dalam luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri nampaknya masih bisa saja terbantu oleh aktivitas wisata,” kata Perry.
Perry menambahkan, pada waktu ini entrepreneur di tempat sektor sektor perhotelan sedang menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran di tempat otoritas Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tak sampai menciptakan pendapatan hotel berkurang hingga berdampak lebih lanjut berjauhan pada PHK.
“Kita ketika ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, serta lainnya. Kita berharap efisiensi tiada merembet pada permasalahan ketenagakerjaan,” pungkas Perry.





