JAKARTA – Kritik juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau mempunyai peran penting pada perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak hanya saja sebagai vegetasi musiman dengan nilai sektor ekonomi tinggi, tetapi juga memainkan konflik penting di habitat pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, mengumumkan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak dengan segera terhadap daya serap sektor terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan mengirimkan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir pemasaran tembakau kami menurun. Hal ini memproduksi kami jadi resah,” katanya, dikutipkan Akhir Pekan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tiada semata-mata membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi mengempiskan jumlah total tenaga kerja yang mana terlibat pada sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif oleh sebab itu fokusnya hanya saja pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi kegiatan ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau pada perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan vegetasi satu musim yang dimaksud miliki daya tarik oleh sebab itu nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan vegetasi ini mampu memutus siklus hama seperti kera dan juga tikus.
“Tembakau telah dilakukan menjadi bagian dari budaya lalu identitas penduduk pedesaan, khususnya di tempat tempat seperti Temanggung, Boyolali, kemudian Wonosobo, di tempat mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di berada dalam keterbatasan lahan yang dimaksud tersedia, vegetasi tembakau mempunyai keunggulan strategis dibandingkan tumbuhan lainnya. Hal ini yang dimaksud menciptakan Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih sangat dari ideal, khususnya dengan minimnya dukungan kebijakan yang melindungi hak dan juga kepentingan mereka. Banyak petani yang tersebut merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang tersebut tidak ada selaras dengan keperluan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga terlibat mengomentari keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada sistem ekologi tembakau nasional yang melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang semakin menekan keberlangsungan bidang tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang digunakan selama ini telah terjadi berada pada situasi yang rentan.
“Padahal, kebijakan masyarakat itu harusnya melibatkan pemeliharaan bagi semua pelaku pada habitat tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak berbagai menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya area yang mana belum miliki peraturan tempat terkait pengamanan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat juga wilayah di mengurus sektor tembakau.
“Agar sektor ini masih berkelanjutan dan juga dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang dimaksud dapat melindungi lapangan usaha tembakau juga para pekerja di dalam dalamnya,” tutupnya.
