JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut dalam pesisir laut Tangerang, Banten yang tersebut terindikasi akan menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia memohonkan pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang tersebut menghebohkan rakyat tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran konstruksi pagar laut dalam Tangerang. Tak cuma ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar rakyat sanggup meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan juga Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu apabila berhasil dalam reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran harga jual minimal Rp10 jt per meter, maka kemungkinan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar akibat menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus diadakan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat dalam wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) mempunyai kemampuan menjaga laut Indonesia jikalau di tempat depan mata sekadar kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tak ada semangat dan juga upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tidaklah ada tindakan hukum?” kata legislator jika Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan di dalam KPP sangat kecil juga ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang mana bukan bisa jadi dilaksanakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tidaklah murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar sekadar sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang tersebut lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini telah terjadi melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, lalu pemerintahan Provinsi Banten juga melibatkan 1.210 nelayan yang digunakan terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang digunakan sekarang telah terjadi dibongkar.
