JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Penting Agung Baskoro menilai, iklim kebijakan pemerintah Tanah Air pada 2025 akan panas usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Agung di inisiatif Interupsi bertajuk “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang dimaksud disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024).
“Nah saya rasa 2025 besok adem urusan politik kita, tetapi ternyata dengan perkara yang mana dituduhkan Mas Hasto ini, kayaknya 2025 lalu seterusnya akan panas,” kata Agung.
Apalagi, kata Agung, Hasto disebut akan menimbulkan banyak video berisikan dugaan skandal korupsi para pejabat negara. “Jadi saya lihat 2025 akan sangat panas, apalagi video tadi disebut akan banyak mengungkap nama-nama dahsyat kemudian besar dengan kerugian-kerugian kita enggak tahu berapa,” tutur Agung.
Lebih lanjut, Agung pun tak mempersoalkan akan anggapan politisasi kemudian kriminalisasi hukum terhadap Hasto. Menurutnya, anggapan itu wajar terjadi, apalagi berbagai perkara besar tetapi tak tertangani dengan baik oleh KPK.
“Ya sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi, sebab kan memanh ada kasus-kasus lain yang mana sedang berjalan pada KPK, lalu kerugian negara lebih besar besar di tempat sana. Tetapi kenapa ini yang dalam fokuskan? Hal ini kan menarik,” terang Agung.
Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa terkait perkara dugaan suap dan juga perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang tersebut menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang dimaksud maju di dapil mana ketika Pileg 2019.
“Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel padahal Sdr. Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Setyo ketika konferensi pers penetapan terdakwa Hasto di tempat Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).
Sementara Hasto, mengakses ucapan usai ditetapkan sebagai dituduh dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengatakan, pihaknya taat hukum.
“Setelah penetapan saya sebagai dituduh oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati langkah dari KPK. Kami adalah warga negara yang tersebut taat hukum,” kata Hasto di sebuah video yang mana diterima, Kamis (26/12/2024).
Dia mengatakan, PDIP merupakan partai yang mana menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menyinggung perihal kritik yang mana disampaikannya tentang demokrasi yang digunakan harus ditegakkan.
“PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana ucapan rakyat bukan mampu dikebiri, bagaimana negara hukum tak bisa saja dimatikan, dan juga bagaimana mata kekuasaan yang tersebut otoriter, yang dimaksud menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” ujar dia.
