JAKARTA – Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan perpajakan terbaru yang digunakan diinformasikan Presiden Prabowo Subianto, yakni PPN 12%. Kebijakan ini dinilai mencerminkan pendekatan yang digunakan berkeadilan lalu berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi bahwa kenaikan 1% tarif Pajak Pertambahan Angka (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 semata-mata akan diberlakukan untuk barang dan juga jasa mewah. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Presiden dengan DPR RI.
“Kenaikan PPN sebesar 1 persen belaka dikenakan pada barang juga jasa mewah yang tersebut selama ini memang benar sudah pernah dikenakan PPN barang mewah sebesar 11%,” ujar AHY di keterangan persnya dalam Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Sementara itu, barang dan juga jasa non-mewah akan tetap saja dikenakan PPN 11% atau tidak ada mengalami kenaikan.
Partai Demokrat menggarisbawahi bahwa kebijakan PPN 0% masih diberlakukan bagi keinginan pokok penduduk seperti substansi sembako, jasa pendidikan, layanan kesehatan, transportasi umum, rumah sederhana, dan juga air minum. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap publik umum.
Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan inisiatif stimulus ini agar tepat sasaran. Pendukung ini diberikan dengan harapan dapat menjaga kemampuan fisik fiskal kemudian pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah mempunyai ruang lebih tinggi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan perpajakan ini sendiri merupakan implementasi dari UU No. 7 atahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang tersebut mengatur kenaikan PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022, lalu selanjutnya menjadi 12% pada Januari 2025.
Sebagai bagian dari paket kebijakan ini, pemerintah juga akan menyalurkan stimulus senilai Rp38,6 triliun yang digunakan mencakup beberapa acara seperti:
– Bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 jt penerima
– Diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya maksimal 2.200 volt
– Insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp10 jt per bulan
– Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset pada bawah Rp500 jt per tahun
– Modal untuk sektor padat karya
