NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari Hari Jumat bahwa akses ke program video populer yang dimaksud akan dinonaktifkan untuk lebih tinggi dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk memverifikasi perusahaan yang disebutkan tiada dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, langkah ini muncul setelahnya Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Hari Jumat menguatkan larangan kontroversial terhadap perangkat lunak tersebut.
Undang-undang yang digunakan ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan pada Kongres mengharuskan TikTok untuk berjualan operasinya di area Amerika Serikat terhadap pembeli lokal sebelum hari Mingguan untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden mengungkapkan penegakan larangan yang disebutkan akan diserahkan untuk Presiden terpilih Donald Trump, yang tersebut dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Amerika Serikat pada waktu ini tidaklah memadai.
“Pernyataan yang dimaksud dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden serta Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi kemudian jaminan yang dimaksud diperlukan terhadap penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi tambahan dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali jikalau pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud tidaklah akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menghentikan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok pada sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tidaklah secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tak akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan pemilik aplikasi, yang digunakan berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang disebutkan berlanjut.
Akibatnya, TikTok mungkin saja akan menyembunyikan layanannya hari Hari Minggu ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan apabila Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang disebutkan tidak ada akan dihukum oleh sebab itu melanggar larangan tersebut.
