JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan acara Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, juga sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .
“Ketua DPD tak usah mengutak-atik kegiatan makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, kemudian tiada bodoh bahwa inisiatif makan bergizi gratis bukanlah janji janji warga,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi terhadap SindoNews, Kamis (16/1/2025).
Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah acara Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Siapa yang berjanji, beliau harus bertanggung jawab. Akan lebih tinggi baik, daripada semata-mata cari muka ke Prabowo,” ungkapnya.
Uchok pun memohonkan Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang kewenangannya terbatas. “Makanya ketua DPD jangan cuma ngomong. Sekali ngomong cuma memalukan,” pungkasnya.
Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Penelitian serta Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. “Lebih tepat mereka itu yang digunakan urunan. Rencana makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?” ujar Fadhli.
Fadhli mengatakan, jikalau ingin acara makan gratis sukses, maka DPD RI yang harus urunan membiayainya. “Kalau mereka juga betul bersimpati, potong semata upah mereka sekian persen, hitung-hitung zakat profesi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat urusan politik sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang dimaksud terlebih dahulu membiayai kegiatan Makan Bergizi Gratis tersebut. “Kan sebelum dari warga mengambil bagian terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo,” ujar Jerry.
Dia juga mengusulkan semua delegasi rakyat atau DPD juga DPR membantu pembiayaan acara tersebut. “Jadi persoalan budgeting maka untuk dana desa bisa saja di-switch ke kegiatan makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Selain itu, beliau mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan kemudian panti jompo. “Atau untuk anak-anak yang ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan merek menyebabkan makan sendiri,” pungkasnya.
