Ibukota – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang mana pada masa kini terpantau bergeser dari kuantitas bermetamorfosis menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang lebih tinggi tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih banyak tinggi. Ketika saya melihat, pada saat spending, itu berarti penduduk harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang dimaksud ia beli,” kata Deputi Area Industri dan juga Pengembangan Usaha Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di dalam Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata harus mengikuti tren untuk mencari potensi atau pangsa baru yang dimaksud dapat menciptakan wisatawan mau mengeluarkan dana tambahan untuk tinggal juga menikmati pengalaman berwisata ke Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Perjalanan menyadari bahwa terdapat banyak pangsa yang mana mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) kemudian wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan ke dalamnya seperti pengembangan marina lalu boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang sedang tumbuh di dalam kawasan Asia.
“Ini yang kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Peluang Usaha Pariwisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang dimaksud fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang mana bisa saja kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang mana ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, dan juga beliau dapat spending lebih lanjut banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang digunakan dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang mana berhubungan dengan pariwisata dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya prospek bagi pengelola hotel untuk menggaet tambahan sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf pada ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman pada Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menyingkap puasa sampai malam, menginap kita di dalam sana. Ada yang digunakan nginap ke hotel, ada yang mana pada ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, diantaranya menentukan sasaran juga paket wisata, model hasil atau prasarana apa semata yang perlu disusun serta disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Simbol Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai perbuatan lanjut dari penyelenggaraan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang digunakan diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang mana seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran di K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
