JAKARTA – Kemenko PMK bersatu TNP2K menyelenggarakan pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan di perkembangan desa. Pembinaan yang dimaksud merupakan bagian dari Inisiatif Perkuatan Pemerintahan serta Pembangunan Desa (P3PD).
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan juga Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang dilakukan pada Ibukota Indonesia pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada desa.
Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di area delapan kabupaten, pada antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, serta Minahasa Utara.
Lokasi-lokasi yang dimaksud dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi di P3PD, penerima acara pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Skala Desa Membangun (IDM), dan juga isu pemberdayaan perempuan.
“Kami akan mengakumulasi informasi terkait kebijakan atau kegiatan pemberdayaan perempuan, tantangan, serta strategi implementasinya, peran pemerintah area serta desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di tempat tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).
Monalisa menambahkan, data yang digunakan dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau acara yang dimaksud lebih banyak tajam juga relevan dalam tingkat desa.
“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di tempat Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di area Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang mana melibatkan Kemenko PMK serta Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.
Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan kemudian Manajemen Pascabencana Merry Efriana, dan juga perwakilan dari Kementerian Desa kemudian Pembangunan Daerah Tertinggal, juga Kementerian Dalam Negeri.
Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian lalu lembaga ini dapat menguatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam desa-desa seluruh Indonesia, memperkuat konstruksi yang tersebut inklusif kemudian berkeadilan gender.
