Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Kebijakan Keamanan Baru Amerika Serikat Batasi Penggunaan DeepSeek
Pemerintah Amerika Serikat memperketat pengawasan terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dianggap memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Dengan menerapkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diwajibkan menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Keputusan tersebut juga meliputi larangan pengadaan produk yang diproduksi oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Selain pembatasan langsung, ketentuan juga berlaku terhadap produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.
Perintah resmi tersebut sebenarnya diterbitkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Meskipun begitu, pemberitahuan kepada publik baru dipublikasikan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Pemberitahuan resmi itu menyatakan bahwa pembatasan diberlakukan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak berarti larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Perusahaan swasta juga tidak dengan sendirinya menjadi pihak yang diwajibkan menghapus layanan tersebut. Ruang lingkup perintah ini harus dicermati agar keputusan pemerintah tidak ditafsirkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS
Salah satu kekhawatiran penting dalam pembatasan DeepSeek adalah kemungkinan ancaman pengelolaan data pengguna. Lembaga keamanan federal mengkhawatirkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan, informasi yang diproses dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Persoalan keamanan ini dipengaruhi oleh lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang menyeluruh. Meskipun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak dengan sendirinya memastikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Tidak hanya mempertimbangkan privasi, pemerintah AS juga menyoroti risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Dalam lingkungan teknologi modern, satu produk dapat memanfaatkan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Situasi ini menyebabkan tantangan ketika organisasi harus memastikan asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Ketika suatu aplikasi pihak ketiga dikembangkan dengan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat termasuk dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, proses pemeriksaan tidak cukup hanya menemukan aplikasi dengan nama DeepSeek. Lembaga pemerintah juga perlu meninjau berbagai integrasi perangkat lunak untuk memastikan apakah terdapat komponen yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Dasar Hukum Penghapusan DeepSeek dari Infrastruktur Pemerintah
Perintah pembatasan terhadap DeepSeek mengacu pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Kerangka hukum ini memberikan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Dalam pelaksanaannya, Federal Acquisition Security Council menjalankan penilaian dan rekomendasi yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah proses penilaian, pejabat yang memiliki kewenangan dapat menetapkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Dalam lingkungan pemerintahan federal sipil, kewenangan tersebut berada pada Menteri Keamanan Dalam Negeri. Dengan mekanisme ini, pembatasan teknologi dijalankan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Mengacu pada aturan, instansi yang termasuk dalam perintah harus melaksanakan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, mekanisme hukum tersebut juga memungkinkan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang memenuhi persyaratan. Pengajuan pengecualian dilakukan melalui jalur resmi dan tidak dengan sendirinya menghadirkan izin penggunaan. Tidak hanya organisasi pemerintahan, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga berpotensi terpengaruh aturan rantai pasokan tersebut. Khusus apabila kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan perlu memastikan kesesuaian produk yang digunakan. Ketentuan demikian memperlihatkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat memengaruhi penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Konsekuensi Kebijakan Amerika Serikat terhadap Ekosistem Kecerdasan Buatan
Untuk instansi pemerintahan, perintah penghapusan DeepSeek menciptakan kebutuhan untuk mengevaluasi penggunaan perangkat lunak secara terstruktur. Kegiatan pemeriksaan tersebut berpotensi melibatkan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Jika ditemukan produk yang termasuk dalam perintah, organisasi harus merencanakan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Namun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak merusak layanan penting secara tidak terencana. Sebagai contoh, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk memproses dokumen mungkin memerlukan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Dengan pendekatan terencana, risiko gangguan operasional dapat ditekan selama proses penyesuaian berlangsung.
Dalam ekosistem bisnis, kebijakan tersebut berpotensi mendorong penyesuaian terhadap keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Perusahaan pengembang aplikasi yang memanfaatkan model DeepSeek dalam produk mereka sebaiknya mengevaluasi apakah penawaran tersebut dipengaruhi oleh perintah pemerintah. Tidak hanya itu, perusahaan dapat mengalami kebutuhan tambahan untuk menunjukkan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Kondisi ini mendorong perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Walaupun begitu, pembatasan pada pengadaan federal tidak secara langsung mengakhiri seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Perusahaan di luar cakupan aturan tetap sebaiknya menilai risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Masa Depan Pengawasan Model AI Asing dalam Infrastruktur Pemerintah
Keputusan Amerika Serikat menunjukkan semakin eratnya hubungan antara kemajuan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan semakin dipandang sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Produsen sistem AI dari berbagai negara berupaya menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. Perusahaan AI asal China tersebut menarik perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Namun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak selalu menjamin kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga memiliki peranan penting dalam membentuk keputusan pengadaan teknologi.
Sementara itu, pembatasan terhadap teknologi asal China menghadirkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pemerintah Amerika Serikat mengutamakan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat membahayakan keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Ketegangan kebijakan tersebut menggambarkan bahwa pengaturan AI kini berkaitan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Untuk perusahaan teknologi internasional, perkembangan tersebut mungkin meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Atas dasar tersebut, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara perlu memperhatikan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintah
Perintah Amerika Serikat untuk menyingkirkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menjadi perkembangan signifikan dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Berdasarkan kewenangan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS membatasi pengadaan serta penggunaan produk yang dianggap menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Langkah ini menunjukkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Walaupun begitu, ruang lingkup kebijakan harus diperhatikan secara tepat karena tidak secara otomatis berlaku seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Ke depannya, keputusan ini mungkin mendorong pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Bagaimana menurut Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah dapat membantu meningkatkan keamanan dalam melindungi informasi sensitif? Tuliskan pandangan Anda mengenai kebijakan keamanan AI.
