JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kemudian Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump di tempat Washington.
Kedua pemimpin ini mengunjungi rapat para kepala negara kelompok Kerjasama Kondisi Keuangan Asia Pasifik (APEC) dalam Lima, Peru, yang mana dimulai pada hari hari terakhir pekan (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi konferensi ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara segera sejak Biden menjabat.
Hubungan antara China serta AS, negara adidaya paling penting dalam dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai peperangan dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang di empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai kesulitan mulai dari pertempuran dagang hingga TikTok.
Pada 2023, Meksiko mengambil alih sikap China sebagai mitra dagang terbesar Amerika Serikat untuk pertama kalinya di 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden tetap memperlihatkan berupaya mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.
Melansir dari Aljazeera, penasihat Keselamatan Nasional Negeri Paman Sam Jake Sullivan mengatakan, mendekati rapat dalam Lima, Peru, Xi serta Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih dan juga perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak pada periode tersebut.
Dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini, Trump telah lama mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut deskripsi bagaimana hubungan AS-China terus memburuk di area bawah kepemimpinan Biden juga apa yang dimaksud akan terjadi di area bawah kepemimpinan Trump 2.0 .
Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai konflik dagang dengan China pasca menyalahkan Beijing melawan praktik-praktik perdagangan yang digunakan dianggap bukan adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang besar kemudian menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, juga nilai tukar rendah yang dimaksud tidaklah adil yang dimaksud merugikan produsen AS. China pun telah dilakukan lama membantah tuduhan-tuduhan ini.
Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang lebih lanjut tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% pada bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis serta membalas dengan tarif yang tersebut lebih tinggi tinggi pada impor AS.
Namun, mendekati akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang mana akan memproduksi Washington menurunkan tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berikrar untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual kemudian juga membeli tambahan barang Amerika Serikat senilai USD200 miliar pada menghadapi level tahun 2017 pada akhir 2021.
