JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana konstruksi merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu dilaksanakan di rangka mengatasi ketimpangan wilayah di area Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan perkembangan yang mana merata kemudian berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya di tempat Papua.
Deputi Lingkup Pengembangunan Wilayah Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi serta sinkronisasi berbagai acara pemerintah untuk meyakinkan setiap warga negara miliki hak yang sebanding berhadapan dengan pembangunan.
Sejak awal RPJMN dalam 2014, pemerintah sudah pernah menekankan pada perkembangan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita mengawasi adanya ketimpangan antara wilayah timur serta barat. Semua berhak melawan pengerjaan yang merata dan juga berkeadilan,” kata beliau pada Wadah Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Awal Minggu (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan juga dukungan untuk perekonomian lokal, pada mana dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Pembangunan Papua melalui RIPPP juga RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang tersebut berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi penyelenggaraan yang mana detail pada rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang tersebut akan datang disusun Bappenas guna melakukan konfirmasi keberlanjutan penyelenggaraan Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan tetap saja mengedepankan pembangunan infrastruktur, pengolahan industri, dan juga pemberdayaan rakyat lokal.
