Wamenkeu Thomas Djiwandono: Danantara Tidak Gadai Saham BUMN

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan, bahwa pembentukan Danantara tidaklah akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah, termasuk saham-saham yang tersebut dimiliki negara di area Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Danantara di tempat di sini bukan gadai saham pemerintah,” tegas Thomas di konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

Wamenkeu Tommy menjelaskan, bahwa saham pemerintah di BUMN belaka berfungsi sebagai underlying asset yang mana memunculkan dividen. Dividen yang disebutkan kemudian dikumpulkan di Danantara dan juga dioptimalkan di bentuk investasi.

“Perlu digarisbawahi bahwa Danantara tiada menggadaikan saham sektor pemerintah. Saham pemerintah adalah underlying asset yang digunakan menghasilkan kembali dividen. Dividen itu dipakai di Danantara untuk berinvestasi,” jelasnya.

Danantara merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, yang mana dibentuk dengan tujuan menjalankan dividen dari BUMN dan juga menginvestasikannya untuk meningkatkan nilai aset negara.

Thomas menekankan, bahwa ekuitas pemerintah, termasuk saham BUMN , tiada akan digadaikan di proses ini. Polanya adalah dividen dari BUMN akan dikumpulkan (di-pool) pada Danantara lalu dijadikan modal investasi.

“Di situlah pool pembangunan ekonomi dividen yang dimaksud akan di-leverage, tidak saham pemerintah yang dimaksud digadaikan,” ujar Wamenkeu.

Untuk modal awal, Danantara akan mendapatkan Rp1.000 triliun yang digunakan berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN), yang dimaksud terdiri dari saham milik negara di tempat BUMN dan juga beberapa jumlah dana tunai.

Pembentukan Danantara sudah memunculkan perasaan khawatir di dalam publik, teristimewa terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi. Beberapa pihak memperkirakan bahwa Danantara dapat berujung pada penggadaian aset negara, sehingga berisiko bagi kepemilikan pemerintah menghadapi BUMN strategis.