JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap mengembangkan prasarana produksi komponen bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dari green refinery yang mana telah terjadi dimasukkan di Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Pembangunan infrastruktur produksi dan juga barang BBM ramah lingklungan yang disebutkan merupakandukungan KPI berhadapan dengan kegiatan pemerintah untuk mengempiskan emisi karbon lalu mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pada RJPP perusahaan telah terjadi dicanangkan penyelenggaraan green refinery atau prasarana produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery, dalam antaranya pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang digunakan diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
“Selain itu, Kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, Kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, juga Kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,”papar Taufik di diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” pada Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Saat ini, KPI mampu memproduksi unsur bakar nabati melalui beberapa metode, yang dimaksud salah satunya mampu memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 bph. KPI juga melakukan pengolahan unsur bakar berbasis CPO yang digunakan mampu memproduksi green diesel atau B100. “HVO dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, khususnya barang renewable diesel 100% atau B100 dengan kapasitas 3.000 bph,” paparnya.
Taufik menambahkan, KPI juga telah siap menjalankan rencana pemerintah untuk memproduksiBBM dengan kadar sulfur rendah. Menurut dia, salah satunya adalah Kilang Balongan yang tersebut telah siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm. Kemudian, pada tahun depan, Kilang Balikpapan akan mulai beroperasi dan juga mampu memproduksi BBM berstandar EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, untuk jenis gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi permintaan (BBM rendah sulfur) di tempat wilayah Jawa kemudian Kalimantan. Sedangkilang lainnya masih bervariasi,” jelas Taufik.
Peneliti Senior Badan Investigasi juga Inovasi Nasional (BRIN) Arie Rachmadi di diskusi yang dimaksud mengakui, penyelenggaraan substansi bakar nabati adalah salah satu cara terbaik untuk menekan emisi yang dimaksud selama ini berbagai dihasilkan oleh kendaraan. Menurut dia, Indonesia berada di dalam jalur yang dimaksud tepat dengan keberhasilan kegiatan biodiesel, sejalan dengan tren global yang mana semakin mengarah pada pemanfaatan biofuel.
“Selanjutnya, salah satu fokus yang dimaksud harusnya bisa jadi dikejar adalah pengaplikasian gasoline ramah lingkungan. Sebab konsumsi (BBM) terbesar sebetulnya ada di dalam bensin atau gasoline,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar untuk memacu acara biofuel selain kepastian pasokan material baku adalah harganya yang relatif lebih besar tinggi ketimbang unsur bakar fosil. Untuk itu, beliau berharap ada dukungan dari pemerintah berbentuk insentif agar produksi maupun konsumsi biofuel meningkat.
“Harus ada kemauan baik dari pemerintah langkah dengan memberikan insentif untuk menegaskan ketersediaan feedstock. Dalam hal ini feed in tariff mampu diterapkan,” tandasnya.
