Ibukota – Presiden Republik Indonesia memiliki peran yang mana sangat penting sebagai kepala negara lalu kepala pemerintahan. Berdasarkan UUD 1945 juga peraturan perundang-undangan lainnya, tugas serta wewenang Presiden diatur secara rinci guna menjamin kelangsungan pemerintahan yang mana efektif.
Presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas juga wewenang yang tersebut diatur pada UUD 1945, sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (1). Pasal yang disebutkan menyatakan bahwa "Presiden Republik Negara Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
Sebagai kepala negara, Presiden mewakili Negara Indonesia ke kancah internasional, satu di antaranya menjalin perjanjian, hubungan diplomatik, juga menetapkan kebijakan luar negeri.
Lantas, apa semata tugas serta wewenang Presiden RI menurut UUD 1945 secara rinci? Berikut penjelasannya.
Tugas dan juga wewenang Presiden RI
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden RI berperan penting pada kelangsungan negara, dengan menjalankan dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, yang tersebut keduanya diatur pada UUD 1945.
Presiden memiliki peran simbolis juga populis dengan hak kebijakan pemerintah yang diatur oleh konstitusi.
Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh untuk menjalankan tugas pemerintahan, dibantu oleh Wakil Presiden kemudian para Menteri di kabinet.
Tidak cuma itu, Presiden juga mempunyai tugas pada bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan grasi, abolisi, amnesti, dan juga rehabilitasi untuk individu-individu tertentu sesuai dengan prosedur yang mana ditetapkan oleh hukum.
Pekerjaan juga wewenang Presiden diatur di Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang dimaksud menyatakan bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif negara.
Ia bertanggung jawab berhadapan dengan pemerintahan, memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan juga memberhentikan menteri, juga berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Tugas kemudian wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan
1. Kekuasaan pemerintahan
Presiden mempunyai kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, khususnya pada Pasal 4 ayat 1.
2. Penetapan peraturan pemerintah
Presiden berwenang untuk menetapkan Peraturan eksekutif pada rangka melaksanakan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 5 ayat 2.
3. Pengangkatan lalu pemberhentian Menteri
Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden dapat mengangkat lalu memberhentikan menteri-menteri, sebagaimana diatur di Pasal 17 ayat 2.
4. Pengesahan rancangan UU
Presiden bertugas untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang mana telah lama disepakati sama-sama menjadi undang-undang, sesuai dengan Pasal 20 ayat
5. Pengajuan rancangan APBN
Rancangan anggaran pendapatan kemudian belanja negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas sama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 23 ayat 2).
6. Pemilihan anggota BPK
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD, dan juga diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1).
7. Usulan calon Hakim Agung
Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) terhadap DPR untuk mendapatkan persetujuan dan juga kemudian ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24A ayat 3).
8. Pengangkatan anggota KY
Anggota Komisi Yudisial (KY) diangkat kemudian diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3).
9. Penetapan anggota MK
Mahkamah Konstitusi (MK) miliki sembilan warga hakim konstitusi yang mana ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing tiga warga diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, kemudian Presiden (Pasal 24C ayat 3).
Tugas lalu wewenang Presiden sebagai Kepala Negara
1. Kekuasaan Tertinggi Militer
Presiden memegang kekuasaan tertinggi menghadapi Angkatan Darat, Angkatan Laut, lalu Angkatan Udara, berdasarkan Pasal 10.
2. Pernyataan pertempuran lalu perjanjian
Presiden berwenang untuk menyatakan perang, menimbulkan perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 11 ayat 1).
3. Pernyataan keadaan bahaya
Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, sesuai dengan Pasal 12.
4. Pengangkatan Duta kemudian Konsul
Dalam pengangkatan duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 serta 2).
5. Penerimaan Duta Negara
Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 13 ayat 3).
6. Pemberian Grasi juga Rehabilitasi
Presiden miliki kewenangan untuk memberikan grasi serta rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 14 ayat 1).
7. Pemberian Amnesti serta Abolisi
Pemberian amnesti dan juga abolisi dijalankan oleh Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 14 ayat 2).
8. Pemberian penghargaan dan juga tanda jasa
Presiden berhak memberikan gelar, tanda jasa, lalu tanda kehormatan lainnya yang digunakan diatur oleh Undang-Undang (Pasal 15).
Artikel ini disadur dari Tugas dan wewenang Presiden RI menurut UUD 1945
