JAKARTA – Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Noor Achmad menerbitkan pengumuman menanggapi usulan Ketua DPD Sultan B Najamudin agar dana zakat bisa jadi dipakai untuk menambahi anggaran acara makan bergizi gratis . Dia menegaskan, pengaplikasian dana zakat mampu dipakai pada inisiatif makan bergizi gratis bila sasarannya adalah publik fakir miskin.
Ia menegaskan bahwa Baznas menyalurkan bantuan pada kaum mustahik atau orang yang digunakan berhak menerima zakat lalu infak seperti musafir hingga fakir miskin. “Kalau memang benar sasarannya nanti untuk fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujar Noor pada waktu ditemui di area Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
Meski begitu, Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi bila penerima bukanlah tergolong fakir miskin. “Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang dimaksud memang sebenarnya mustahik, yang perlu dibantu oleh Baznas,” ujarnya.
Noor menyampaikan, pihaknya semata-mata menyalurkan bantuan pada asnaf selama ini. Ia juga menuturkan, pihaknya sudah pernah memberi makanan bergizi gratis.
“Bahkan terus-menerus kami sampaikan, siapa hanya yang digunakan tidaklah dapat makan, datang ke Baznas. Dimana saja, pasti ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga dapat urunan untuk membantu anggaran inisiatif makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan juga suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar dapat dibiayai dana zakat.
Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons acara MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila belaka mengandalkan APBN.
“Saya mengamati begini memang sebenarnya negara pasti di area bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin acara makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya cuma kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan ketika ditemui di dalam Kompleks Parlemen, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (14/1/2025).
