JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding membuka prospek mengakhiri moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Pelindungan pekerja migran akan dikaji terkait kemungkinan dicabutnya moratorium ini.
Hal itu disampaikan Menteri Karding usai bertemu delegasi HRSD Arab Saudi untuk Courtesy Meeting TIM HRSD (The Ministry of Human Resources and Social Development Saudi Arabia) pada kantor KemenP2MI, Pancoran, DKI Jakarta Selatan, Hari Senin (17/2/2025).
“Pada kesempatan tersebut, kami sedang menjajaki untuk mendirikan kerja sejenis kembali teristimewa terkait dengan penempatan pekerja migran kita ke Arab Saudi,” katanya.
Pemerintah Indonesia diketahui menerbitkan moratorium atau penghentian pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi sejak 2012.
Menurut Karding, kebijakan moratorium itu justru memunculkan masifnya pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara unprosedural atau ilegal ke Arab Saudi. Jika wacana dicabutnya moratorium terealisasi, Karding menegaskan akan memperketat jalur pemberangkatan sehingga penyelundupan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi tiada terjadi.
“Yang masyarakat harus tahu bahwa selama ini kita tutup, setiap tahun minimal 25.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Selama ditutup sampai sekarang ada 183.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Itu menurut kita unprosedural. Nah, oleh dikarenakan itu Kalau ini dibuka unprosedural harus berkurang, bahkan tidak ada ada lagi,” ungkapnya.
Baca Juga: Gaji TKI belum disepakati, Indonesia tunda tarik moratorium
Karding mengungkapkan ada banyak ketentuan yang digunakan wajib dipenuhi Arab Saudi jikalau penghentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke negaranya diakhiri. Dia menegaskan, pemerintahan Arab Saudi harus memperhatikan keselamatan Pekerja Migran Indonesia pada negaranya dengan adanya jaminan asuransi kerja kemudian pendapatan minimum sebesar 1.500 Riyal.
“Yang pertama kita ingin menjamin bahwa ada pengamanan di bentuk asuransi bahkan asuransi yang tersebut tanggung risikonya mencakup lah. Lalu yang tersebut kedua, khususnya pekerja domestik di dalam bilangan bulat 1.500 Riyal,” ujarnya.
Selain itu, Karding juga memohonkan untuk eksekutif Arab Saudi agar melakukan integrasi data kemudian tak lagi memakai sistem lama, yakni mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia secara langsung ke majikan.
“Kita meminta-minta ada integrasi data antara mereka itu dengan kita, sehingga PMI kita terdata, terkontrol kemudian terawasi lalu sanggup kita bina. Kita berharap supaya merek yang dimaksud mengatur tidaklah lagi pakai sistem lama, sistem langsung-langsung (ke majikan) itu ndak boleh,” ucapnya.
