Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025 , bidang keuangan bersiap menghadapi lonjakan operasi keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan keinginan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang dimaksud sebanding tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh tambahan dari 110 jt orang yang mana akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku sektor pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk meyakinkan kelancaran transaksi. Jalin, dengan anggota lapangan usaha perbankan dan juga fintech, mendirikan posko operasional terlibat mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan proses digital lalu ATM pada seluruh Indonesia.
“Kami sudah menyiagakan personel 24/7 untuk menegaskan kelancaran operasional, khususnya pada tanggal-tanggal dengan kemungkinan operasi tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih tinggi dari 80 institusi keuangan yang tergabung di jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis pada memperkuat kelancaran kegiatan selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang tersebut dikelola perusahaan telah dilakukan terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, kemudian Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi kemudian kesiapan infrastruktur, bidang pembayaran dapat memenuhi keperluan warga sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan kegiatan ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi dan juga keamanan. Ketua Tim Ketenteraman Teknologi Pusat Pelaporan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya operasi mencurigakan selama peak season. “Kami mencatatkan data tambahan dari 121 ribu laporan proses mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih besar dari 21% terkait tindakan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat kemudian penerapan teknologi deteksi dini untuk mengempiskan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi warga tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menggalakkan edukasi penduduk untuk melindungi data pribadi juga menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pembayaran yang dimaksud aman kemudian inklusif, khususnya pada waktu lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
