JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin tak terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump pada menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang tersebut mengutamakan negaranya harus dicermati, oleh sebab itu ia tak percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada beberapa orang negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh dikarenakan itu, makanya yang disasar sekarang adalah negara-negara yang dimaksud punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry di dalam Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, kemudian Vietnam yang tersebut menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang digunakan punya surplus perdagangan besar dengan Amerika juga karenanya beliau akan mengenakan tarif yang dimaksud tinggi bagi barang-barang yang diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry mengatakan Trump sekarang sudah ada merencanakan tarif minimal 25% untuk China per semester II-2025. Kemudian juga sudah ada diinformasikan tarif perdagangan terhadap Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga telah menyiapkan kebijakan imigrasi yang mana sangat ketat terhadap semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing di dalam Amerika yang dimaksud tidaklah punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya dapat naik. Dan dikarenakan itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang dipekerjakan bukanlah orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh sebab itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar bisa jadi ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam tidak ada terlalu besar, Perry mengungkapkan Indonesia harus memahami bagaimana bisa jadi mendapatkan perjanjian dengan segera dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
