JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka akan datang miliki 46 menteri di area kabinetnya. Hal yang dimaksud mengacu pada dokumen tentang 13 Komisi pada DPR RI Periode 2024-2029 beserta mitra kerjanya.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengoreksi apabila jumlah total kementerian Prabowo-Gibran nantinya sebanyak itu. “Jumlah serta bidang kementerian sebanyak itu cenderung tak efektif dan juga membebani, tiada cuma beban anggaran tetapi juga beban birokrasi,” kata Dedi terhadap SINDOnews, Hari Minggu (13/10/2024).
Karena, kata Dedi, setiap menteri dipastikan akan terkait dengan menteri lainnya meskipun di satu persoalan. Dia menambahkan, semakin rumit di tata kelola komunikasi apabila menteri yang digunakan mengisi sikap berbeda kepentingan politik.
“Saling sandera kebijakan akan menguat, ini menjadi persoalan baru dalam pemerintahan Prabowo mendatang,” tuturnya.
Dia berpendapat, justru yang diperlukan adalah menteri diringkas tambahan sedikit. Dia menyarankan diperbanyak kantor dinas tingkat provinsi. Jika tetap memperlihatkan di area wilayah pusat, menurut dia, yang digunakan diperlukan tambahan lembaga atau badan, sementara kendali menteri tetap saja satu.
“Kabinet yang digunakan obesitas akan potensial dijadikan event balas jasa pilpres, semua pihak ingin disenangkan oleh Prabowo, ini akan menghambat pembangunan kemudian efektivitas kerja pemerintah ke depan,” imbuhnya.
Dia memberikan contoh Kementerian Koordinator Lingkup Pembangunan Manusia lalu Kebudayaan (Kemenko PMK) juga Kemenko Area Kemasyarakatan merupakan pemborosan posisi. “Dua bidang ini semestinya cukup dipimpin satu menteri,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara ihwal kabar Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 46 kementerian. Diketahui, total itu terlihat dari total mitra DPR periode 2024-2029.
