JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan juga pertanian sebagai isu umum yang digunakan strategis juga prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan umum akibat pelibatan masif TNI bergerak lalu cara-cara militer di teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang digunakan diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima penduduk sipil, apalagi bagi dunia pangan lalu pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Akhir Pekan (22/12/2014).
Dina mengawasi strategi ini perlu dipandang sebagai jalan berada dalam di mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil lalu militer.
“Namun faktanya, hingga ketika ini kecenderungan sipil lalu birokrasi kita masih tertatih pada menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan di hal penegasan sistem komando juga kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang sudah pernah dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara pada kawasan regional dan juga global.
Berdasarkan skor yang dikeluarkan Bank Bumi pada 2023 di mengukur kinerja juga efektivitas pemerintahan di tempat dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada pada peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Angka Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang dimaksud identik persis dengan 2014.
“Sistem pemilihan umum proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi kemudian inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer pada menjembatani kegentingan situasi pada proses peralihan akibat tingginya inefisiensi kemudian mengguritanya korupsi di area semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional dan juga melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang dimaksud tambahan efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural sudah terlatih dengan pola komando yang digunakan terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang dimaksud tambahan terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan juga keseriusan di proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil dapat mengadopsi yang disebutkan di dalam masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil masih fundamen pada demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer terlibat hanya saja mampu diadakan di rentang waktu, kondisi kemudian skala tertentu agar tiada menjadi bias, tumpang tindih kemudian kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Defense (Unhan) ini.
