JAKARTA – Efisiensi anggaran yang digunakan sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target pertumbuhan kegiatan ekonomi 8%. eksekutif perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja juga stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk menyokong pertumbuhan dunia usaha 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, di acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%: Utopis atau Realistis?”, yang digunakan diselenggarakan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, perkembangan sektor ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan persyaratan adanya terobosan lalu akselerasi yang tersebut signifikan. Untuk mencapai bilangan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur lalu optimlaisasi pengelolaan acara prioritas. Tak cuma itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang digunakan perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang sebenarnya diperlukan untuk meminimalisir prospek mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian pada penerapannya agar tak menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tak ada negara yang tersebut dapat mencapai status negara forward apabila masih terjebak pada Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tidaklah menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan total kementerian pada kabinet tidaklah serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini bukan lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang digunakan diadakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang digunakan tidaklah memberikan khasiat secara langsung bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali pada realisasi anggaran dalam beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang tersebut dilaksanakan pemerintah ini dapat berdampak pada pelaku bisnis yang tersebut selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang tersebut tidak ada berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran serta strategi pertumbuhan kegiatan ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan dengan keseimbangan yang mana tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di dalam sisi lain, pemerintah juga harus memverifikasi bahwa pemangkasan anggaran tidak ada menghambat inisiatif strategis yang mana dapat memacu perkembangan ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
