JAKARTA – Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama ( Kemenag ) terus melakukan berbagai terobosan serta pembaharuan pelayanan keagamaan pada Candi Borobudur. Langkah itu merupakan langkah lanjut dari arahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada upaya mengupayakan kegiatan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Diawali dari kebijakan pemerintah terkait Proyek Destinasi Wisata Super Fokus (DPSP), juga ditandatanganinya Nota Kesepahaman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, kemudian Candi Pawon untuk Kepentingan Agama Umat Buddha Indonesia kemudian Global 2022.
Ditjen Bimas Buddha secara masif terus melakukan kegiatan keagamaan dan juga memasarkan Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, lalu Candi Sewu, sebagai Wisata Religi Umat Buddha Indonesia serta dunia.
“Setelah terbitnya nota Kesepahaman yang ditandatangani lima menteri kemudian dua Gubernur, Ditjen Bimas Buddha secara masif terus melalukan koordinasi dengan stakeholders di upaya melayani umat Buddha pada melaksanakan kegiatan keagamaan,” jelas Dirjen Bimas Buddha Kemenag Supriyadi di area Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Menurut Supriyadi, selama kurang lebih banyak tiga tahun ini, umat Buddha terus melakukan berbagai kegiatan keagamaan pada Candi Borobudur seperti peringatan tegas detik-detik Waisak, Kathina, Magha Puja, Asadha Chanting, Pabajja Samanera dan juga kegiatan Kepemudaan Yobbana Dhamma Samaya yang digunakan berskala Internasional.
Ditjen Bimas Buddha juga menggalakkan kemudian terus melakukan sinergitas dengan penduduk khususnya pada hal Usaha Mikro Kecil lalu Menengah (UMKM) serta Badan Usaha milik desa (BUMdes) untuk saling membantu pada pelaksanaan kegiatan keagamaan dan juga kegiatan lainnya seperti yang digunakan diadakan pada waktu acara Yobbana Dhamma Samaya Agustus 2024.
“Dalam melakukan pelayanan di area Candi Borobudur, kami dari Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama, tidak ada terlepas dukungan dari semua pihak yang mana saling membantu, untuk itu dukungan lalu kerja sama, agar acara pemerintah terkait Destinasi Wisata Super Hal yang Diutamakan (DPSP) dapat terlaksana dengan baik dan juga terus berkelanjutan pada pemerintahan berikutnya,” harap Supriyadi.
