JAKARTA – Menteri Perumahan kemudian Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersatu Wamen PKP Fahri Hamzah mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) untuk membantu beberapa acara pada tahun 2025.
Maruarar menjelaskan, setidaknya ada beberapa inisiatif bidang perumahan yang mana akan dilaksanakan juga keperluan dana yang diusulkan guna memperkuat Rencana 3 Juta Rumah untuk masyarakat.
“Kami mengharapkan dukungan juga masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan acara serta keinginan anggaran Kementerian PKP,” kata Maruarar pada keterangan resmi, Hari Sabtu (16/11/2024).
Menteri PKP menyatakan, dirinya juga memohonkan agar Kemenkeu mengirimkan pegawai juga pejabat yang mana berkompeten untuk membantu dan juga menduduki jabatan di area Kementerian PKP. Hal itu dilaksanakan agar penyelenggaraan inisiatif perumahan yang dimaksud sudah ada direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik juga mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.
“Saat ini total anggaran yang dimaksud tersedia untuk 2025 cuma Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan keinginan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada permintaan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu pada penganggaran Kementerian PKP,” kata Maruarar.
Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP dan juga banyak keinginan SDM yang akan bertugas di tempat beberapa unit kerja yang digunakan ada.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai acara perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan akibat sektor properti dapat membuka kran penanaman modal sekaligus memacu berjalannya sektor bidang dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat luas.
“Kami memberikan dukungan terhadap Inisiatif Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih tinggi lanjut mengenai keinginan anggaran yang mana diperlukan,” kata Wamenkeu.
