JAKARTA – Beredar sebuah dokumen yang tersebut berisi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR sebanyak 13 komisi. Jumlah itu bertambah dari DPR periode 2019-2024 yang digunakan hanya sekali miliki 11 komisi.
Penambahan jumlah keseluruhan komisi itu lantaran adanya nomenklatur sebagian kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ada yang dimaksud dipecah. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, jumlah agregat komisi akan diinformasikan pada Hari Senin (14/10/2024) pekan depan.
“Insyaa Allah diberitahukan Senin. Komposisi masih digodok,” ujar Adies Kadir ketika dihubungi, Kamis (10/10/2024).
Adies tak ingin membocorkan total komisi dalam DPR. Ia menegaskan, pimpinan DPR akan menyelenggarakan rapat sebelum menentukan jumlah keseluruhan komisi. Setelah itu, DPR akan mengadakan badan musyawarah (Bamus).
“(Jumlahnya) masih digodok ini,” katanya.
Dalam draf yang digunakan beredar, adapun susunan komisi di area DPR beserta mitra kerjanya sebagai berikut:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, juga Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi kemudian Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, kemudian TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber serta Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keselamatan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Data Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan juga Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria juga Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas pemilihan RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
