Keselamatan pemilihan kepala daerah 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor
JAKARTA – Polri dinilai telah bekerja sesuai koridor di menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya pada mengawal pemilihan gubernur 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang mengalami perkembangan di area pemilihan kepala daerah 2024, diyakini untuk kepentingan politik.
“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, persoalan keamanan juga ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kemarin, saya kira tak ada permasalahan yang sangat serius yang muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Pertemuan Komunitas Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pada keterangan, Selasa (31/12/2024).
Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang mana datang terkait peran polri yang digunakan dalam luar tupoksi merupakan hal-hal yang setiap saat menjadi evaluasi internal. “Mungkin sekadar dugaan berbagai kalangan mengenai kerja Polri yang digunakan tidak ada sesuai dengan tupoksi cuma ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya pemilihan gubernur mestinya telah membuktikan kerja Polri yang tersebut tepat,” tuturnya.
Terlepas dari kritik yang tersebut datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri pada hal menjaga keamanan telah baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang mana terjadi saya kira dapat katakan baik-baik saja, kemudian tiada ada yang mana berlanjut sampai sekarang ya. Permasalahan keamanan telah beres sampai penetapan calon yang mana sudah ada selesai dijalankan oleh KPU,” ujarnya.
Dari seluruh catatan tersebut, Lucius memiliki harapan agar Polri di tempat tahun 2025 mendatang, semakin professional juga semakin dihargai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih besar baik.
“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang dimaksud harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR juga pemerintahan yang digunakan bertanggungjawab menghadapi regulasi pilkada. Bagaimana sikap Polri yang mana tepat sangat tergantung pada aturan yang mana dihasilkan,” tandasnya.
