SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kemudian daya saing perekonomian nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di tempat Singapura. Danantara akan datang menjalankan aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum kemudian Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, prospek risiko yang digunakan bisa jadi muncul, teristimewa apabila mengamati pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis dunia usaha 1998.
Meskipun pembentukan Danantara mengakibatkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam persoalan hukum BLBI, kita meninjau bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan kemudian intervensi kebijakan pemerintah yang tersebut kuat. Jika Danantara tiada dikelola dengan transparansi lalu akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario mirip terjadi,” ujar Hardjuno dalam Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang digunakan terdampak krisis. Sayangnya, dana yang dimaksud sejumlah yang tersebut tidak ada kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir serta konglomerat yang dimaksud miliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario mirip dapat terjadi pada Danantara apabila tiada ada mekanisme yang mana jelas di pengelolaan lalu pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings dalam Singapura serta Khazanah di tempat Malaya menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang tersebut transparan serta independen dapat menggalakkan dunia usaha nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Tanah Melayu dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan pada tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jikalau ada intervensi urusan politik kemudian kurangnya pengawasan, holding pembangunan ekonomi negara justru mampu menjadi beban sektor ekonomi yang dimaksud berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang tersebut diterapkan untuk membiayai acara seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, apabila efisiensi ini diadakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan penduduk di tempat luar penerima faedah MBG dapat terancam.
“Perlu kajian lebih lanjut pada terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Jangan sampai demi satu acara unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
