JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang dimaksud signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan sanggup sampai pada pelayanan terhadap rakyat bisa saja justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini bisa saja terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di area eksekutif Daerah, dan juga bisa saja menyebabkan pelayanan umum yang tersebut terganggu,” kata Bhima pada waktu dihubungi SINDOnews, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri total tenaga honorer pada Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling sejumlah berada di tempat Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat 21 ribu orang, serta Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran bukan semata-mata berlaku untuk eksekutif Pusat, tapi juga pemerintahan Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer lalu PPPK di area otoritas juga punya potensi besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti di area tempat bisa saja terjadi pelayanan umum yang tersebut juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan sudah ada dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang digunakan dijalankan oleh otoritas sendiri bertujuan untuk mendanai inisiatif makan bergizi gratis (MBG) yang dimaksud memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang terbatas disamping acara yang dimaksud membutuhkan anggaran besar menimbulkan langkah efisiensi diadakan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini dapat mengganggu tercapainya acara kemudian juga bisa saja memproduksi pertumbuhan perekonomian 2025, diperkirakan hanya sekali 4,7%. Karena efisiensinya ini hanya saja untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tidaklah sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.
