JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan akan menganalisa laporan eks Ketua Lembaga Antirasuah Abraham Samad. Diketahui, Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi Proyek Vital Nasional (PSN) pada kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“Selanjutnya akan dijalankan verifikasi dan juga analisa ada tidaknya unsur-unsur dugaan perbuatan pidana korupsi dan juga apakah itu menjadi kewenangan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam Gedung Merah Putih KPK, Hari Jumat (31/1/2025).
KPK menurut Tessa, mengapresiasi adanya laporan dari warga sipil. Menurutnya, adanya laporan yang disebutkan merupakan kepercayaan rakyat untuk KPK. “KPK terbuka terhadap setiap laporan ataupun informasi yang dimaksud disampaikan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, eks Ketua KPK Abraham Samad mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menemui pimpinan Lembaga Antirasuah. Dalam kesempatan tersebut, Abraham Samad mengakibatkan laporan perihal dugaan korupsi di tempat PSN PIK 2.
“Kebetulan kita menyebabkan laporannya juga yang mana telah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi ya yang tersebut terjadi di tempat proyek, proyeknya ya, saya katakan di area proyek strategis nasional PIK 2,” kata Samad di dalam Gedung Merah Putih KPK, Hari Jumat (31/1/2025).
Samad berharap, dengan adanya laporan ini KPK akan mendalami dugaan korupsi terkait penetapan PIK sebagai PSN. “Kita meninjau di tempat dalamnya bahwa kuat dugaan sudah pernah terjadi perbuatan pidana korupsi dalam pada penetapannya sebagai proyek strategis nasional,” ujarnya.
Samad menduga, pada penetapa PIK 2 sebagai PSN terdapat praktik kongkalikong, suap, hingga gratifikasi. Samad mendesak KPK untuk memanggil Bos Agung Sedayu Group Aguan terkait hal tersebut.
“Nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa beliau tidak ada tersentuh oleh hukum, oleh oleh sebab itu itu kita ingin menggalakkan KPK supaya orang ini segera diperiksa. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini,” ucapnya.
Beberapa aktivis yang mana menemani Abraham Samad ialah, mantan pimpinan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Investigasi lalu Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum lalu Hak Asasi Individu Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, juga Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.
