JAKARTA – Wadah Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis terhadap pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tersebut berada dalam diambil. Ketua FJKKI, Andi Rukman Karumpa menekankan, pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis, khususnya yang digunakan telah dilakukan berjalan agar tak mangkrak.
“Pemerintah harus menegaskan proyek-proyek yang dimaksud telah berjalan bukan terhambat lantaran efisiensi anggaran. Ini adalah penting untuk menjaga perkembangan kegiatan ekonomi lalu mempercepat konstruksi infrastruktur yang menjadi fondasi perkembangan nasional,” ujar Andi ketika pembentukan Diskusi Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) di area kantor sekretariat DPN Inkindo, Jakarta, Kamis (7/2/2025).
FKJKI, lanjut Andi, juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan serta perizinan proyek infrastruktur . Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu meyakini langkah ini akan menggalakkan percepatan konstruksi yang digunakan lebih tinggi efisien di tempat sedang situasi kegiatan ekonomi yang mana penuh tantangan.
“FKJKI juga berharap pemerintah menegaskan keberlanjutan proyek area dengan menyokong pemerintah wilayah tetap memperlihatkan mengalokasikan anggaran pembangunan,” lanjut Andi.
Selain itu Andi menekankan, pentingnya melakukan konfirmasi keberlanjutan proyek di tempat daerah. Ia berharap pemerintah pusat menggalakkan pemerintah tempat masih mengalokasikan anggaran pembangunan, meskipun ada kebijakan efisiensi.
“Jangan sampai pengerjaan di dalam area terhambat,” tambahnya.
Andi menyampaikan pelaku bidang usaha sektor proyek konstruksi mempunyai komitmen penuh di memperkuat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Andi menyampaikan UMKM sektor pembangunan juga siap berperan berpartisipasi di menjalankan pekerjaan untuk pengerjaan maupun perbaikan infrastruktur sekolah maupun layanan kesehatan.
“Dalam rangka swasembada pangan, sejumlah pekerjaan-pekerjaan irigasi yang tersebut harus dibangun teman-teman pelaku UMKM seperti infrastruktur sekolah hingga prasarana kesehatan,” kata Andi.
Tidak semata-mata memberikan masukan terhadap pemerintah, sambung Andi, FKJKI juga mengundang perusahaan pembangunan untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang dimaksud diusulkan adalah melalui pelatihan serta sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota di proyek swasta maupun internasional.
