JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada biaya keperluan barang meskipun akan segera ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Kondisi Keuangan serta Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menyatakan kebijakan yang dimaksud mirip cuma pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol serta akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, serupa hanya pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meninggal tarif Ojol bagi konsumen, yang memicu inflasi,” kata Fahmy pada waktu dihubungi, hari terakhir pekan (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang disebutkan semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu keberadaan penduduk Indonesia yang mana akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif persoalan kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, belaka omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini bukan otomatis mempengaruhi target perkembangan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, jikalau sektor ekonomi RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau perkembangan kegiatan ekonomi mengandalkan lebih banyak konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian pertumbuhan ekonomi,” ungkap Fahmy.
