Deden Prayitno
Dosen FTI, Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute
LAGI-LAGI ini sebuah potret yang buram. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti pada Selasa (4/3/2025) mengungkapkan dari seluruh penduduk Indonesia berusia di area berhadapan dengan 15 tahun, semata-mata 10,20% yang dimaksud menyelesaikan institusi belajar hingga perguruan tinggi. Bandingkan dengan Singapura, yang digunakan memiliki bilangan bulat partisipasi kasar (APK) institusi belajar tinggi mencapai 91,09%, terpencil melampaui Tanah Melayu (43%) juga Thailand (49,29%).
Ada, memang, upaya untuk memperluas akses secara masif ke institusi belajar tinggi dan juga pemerintah sudah ada berikrar meningkatkan partisipasi penduduk di sekolah tinggi secara lebih tinggi banyak. Namun, upaya itu kerap terhadang oleh hierarki institusi yang terbatas.
Masih ada stratifikasi yang digunakan menciptakan kesenjangan kualitas lalu kesempatan antarperguruan tinggi serta mengakibatkan tantangan pada mewujudkan sistem lembaga pendidikan yang digunakan inklusif kemudian merata. Pendidikan tinggi dalam Indonesia masih menghadapi situasi paradoksial ini,
Akses lembaga pendidikan tinggi yang dimaksud masif bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk seluruh lapisan masyarakat, teristimewa bagi dia yang dimaksud berada pada wilayah terpencil. pemerintahan melakukan berbagai kebijakan, seperti peningkatan anggaran institusi belajar dan juga kegiatan beasiswa bagi peserta didik kurang mampu, untuk memperluas akses ini. Namun, akses yang digunakan masif ini tidak ada terus-menerus menjamin kualitas yang dimaksud merata.
Hierarki di institusi belajar tinggi tercermin dari perbedaan kualitas antara perguruan tinggi negeri (PTN) juga perguruan tinggi swasta (PTS). PTN umumnya mempunyai sumber daya yang mana lebih tinggi baik, baik dari segi prasarana maupun tenaga pengajar, dibandingkan dengan PTS. Hal ini menyebabkan lulusan PTN lebih lanjut diminati di dalam bursa kerja, sementara lulusan PTS kerap kali menghadapi stigma negatif terkait kualitas institusi belajar mereka.
Stratifikasi ini menguatkan ketimpangan pada dunia institusi belajar tinggi dan juga berdampak pada kesempatan kerja bagi lulusan. Dirjen Diktiristek Abdul Haris menegaskan, keterbatasan ini mengakibatkan bukan semua lapisan rakyat dapat menikmati lembaga pendidikan tinggi yang digunakan berkualitas
Beberapa PTS memang sebenarnya telah sangat bagus lalu lulusannya mampu bersaing pada dunia industri, tetapi jumlahnya tak banyak. Salah satu permasalahan terkait peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi adalah birokrasi yang digunakan rumit serta budaya feodal. Birokrasi saat ini lebih besar efisien dengan pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi, lalu sistem yang sebelumnya feodal mulai bertransformasi menjadi lebih lanjut inklusif. Namun, proses pengambilan tindakan yang mana masih berjenjang kemudian lambat di merespons inovasi zaman masih menjadi tantangan, sehingga perubahan juga penyesuaian kurikulum dengan keperluan lapangan usaha masih terhambat.
Akibatnya, lulusan perguruan tinggi rutin kali tak siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. otoritas sudah pernah memberikan kebijakan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan peta jalan guna mencapai visi kemudian misi institusional dengan diferensiasi misi yang kuat. Kebijakan ini mengupayakan integrasi penelitian pada pembelajaran dan juga penerapan hasil riset di masyarakat. Sayangnya, belum banyak lapangan usaha yang tersebut berperan terlibat pada menggerakkan PTS untuk berkolaborasi pada pengembangan dengan guna menciptakan keterkaitan juga kesesuaian antara dunia lembaga pendidikan dan juga industri.
Kurangnya kolaborasi antara perguruan tinggi kemudian bidang menyebabkan kurikulum perguruan tinggi kurang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja. Bahan yang digunakan diajarkan lebih lanjut berfokus pada keperluan ketika ini daripada memproyeksikan tren juga keterampilan yang tersebut akan dibutuhkan pada tiga hingga empat tahun ke depan. Akibatnya, pada waktu siswa lulus, ilmu yang tersebut dia peroleh kerap kali telah kurang relevan dengan keperluan industri, sehingga memperlebar kesenjangan antara dunia akademik lalu dunia kerja.
Perlunya Keseriusan Bersama
Kini, pembenahan institusi belajar tinggi juga menghadapi tantangan baru, seperti penghematan anggaran yang dapat berdampak pada sektor institusi belajar tinggi. Pemotongan anggaran dilaksanakan untuk mendanai inisiatif lain, seperti penyediaan makanan gratis bagi siswa sekolah dasar lalu permodalan Danantara. Kebijakan ini memicu membantah dari siswa yang dimaksud merasa bahwa sekolah tinggi dikorbankan demi prioritas lain.
