Ibukota Indonesia – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang tersebut diselenggarakan pada Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang dimaksud tambahan fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan keadaan di dalam lapangan agar tak menghambat daya saing sektor nasional ke berada dalam persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku bisnis lalu pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar membantu perkembangan sektor di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, kemudian langkah-langkah produksi dari di negeri yang digunakan pada sebuah item atau jasa. Semakin membesar nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang mana terlibat di pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang lalu jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar lebih besar kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah telah terjadi menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman serta hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan sejumlah manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih besar banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing hasil lokal. Pemanfaatan item pada negeri bukanlah semata-mata mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga tentang memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang mana disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri tidak semata persoalan nomor atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan kemudian teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan belaka mengupayakan bidang untuk memenuhi target bilangan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi habitat sektor lokal agar berkembang dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
