JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) tak menerima gugatan hasil Pilgub Jawa Timur yang diajukan oleh Tri Rismaharini juga Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. Pengajuan gugatan dinilai tidaklah dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo pada waktu membacakan amar putusan dismissal dalam ruang sidang Gedung MK, Selasa (4/2/2025).
Salah satu dalil pemohon yang mana disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra adalah perihal penyaluran Bantuan Sosial Inisiatif Keluarga Harapan (Bansos PKH) dianggap menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu. Namun, pandangan tersebut, menurut Mahkamah, belaka akan menjadi asumsi, kecuali dibuktikan oleh Pemohon bahwa memang benar ada keterkaitan secara nyata antara Bansos PKH yang dibagikan dengan perolehan pengumuman salah satu pasangan calon.
“Dibuktikan pula siapa yang tersebut terlibat di dugaan pemanfaatan bansos untuk kepentingan elektabilitas salah satu pasangan calon, kemudian dengan cara apa bansos yang disebutkan dimanfatkan untuk memengaruhi publik penerima bansos untuk memilih,” kata Saldi.
Dengan demikian, bedasarkan uraian yang dimaksud Mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan penyaluran Bansos PKH telah dilakukan menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu adalah tidak ada logis menurut hukum.
