JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyingkap pernyataan menanggapi terkait kenaikan usia pensiun pekerja di tempat Indonesia yang mana terdaftar inisiatif Keamanan Pensiun (JP) menjadi 59 tahun.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani menyatakan apabila implementasi kebijakan kenaikan batas usia pensiun menjadi 59 tahun yang disebutkan bukanlah merupakan kebijakan baru. Meski demikian, Shinta mengatakan, pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk mengatur batas usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang tersebut disepakati secara bersama.
Lebih lanjut, APINDO mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang digunakan lebih tinggi lama di pencairan kegunaan jaminan pensiun. Hal ini khususnya bagi perusahaan yang dimaksud menerapkan usia pensiun pada bawah 59 tahun, dimana pekerja perlu mengantisipasi pencairan faedah masa pensiun hingga masuk batas usia pensiun tersebut.
Kalangan entrepreneur juga menyoroti pentingnya sosialisasi dari pemerintah terhadap warga mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Pemahaman ini penting agar penduduk miliki masa persiapan menuju pensiun, teristimewa terkait literasi keuangan dan juga perencanaan masa depan.
“Dengan masa tunggu yang digunakan lebih lanjut panjang untuk pencairan khasiat pensiun, pemerintah bersatu dengan perusahaan dan juga karyawan perlu bekerja identik untuk melakukan konfirmasi pekerja kita memiliki kesiapan finansial yang tersebut memadai,” ujar Shinta pada keterangan resminya.
Kebijakan ini bukan dan juga merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang dimaksud cermat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan dan juga strategi usaha mereka. Korporasi yang mana sedang melakukan ekspansi usaha tetap memperlihatkan dapat merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan keperluan operasional.
“Dengan demikian, dampaknya terhadap perekrutan tenaga kerja baru akan sangat bergantung pada keperluan lalu strategi masing-masing perusahaan,” pungkas Shinta.
APINDO menilai perlunya menyikapi kebijakan ini secara bijaksana juga kolaboratif, sehingga dampaknya dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama, baik bagi karyawan, perusahaan, maupun keberlanjutan dunia perniagaan secara keseluruhan.
