Sri Mulyani Memohon Penurunan Penerimaan Pajak Tak Didramatisir

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memohonkan agar penurunan penerimaan pajak tiada didramatisir, oleh sebab itu hal yang dimaksud dapat menciptakan ketakutan yang mana berdampak buruk bagi ekonomi. Tercatat penerimaan pajak per Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target yang dimaksud ditetapkan pada APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

“Jadi saya mohon teman-teman tak mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang benar laku, tetapi tidak ada bagus untuk kita semua,” ujar Menkeu Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

Menkeu menambahkan, bahwa ketakutan berlebihan mampu memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, termasuk sektor media yang tersebut turut terdampak apabila dunia usaha melemah. “Untuk ekonomi juga nggak bagus. Untuk Anda semua sebagai media menurut saya juga nggak bagus, sebab kalau kegiatan ekonomi nggak bagus, pasti akan kena juga,” tegasnya.

Adapun Sri Mulyani menjelaskan, bahwa penurunan penerimaan pajak bukanlah sesuatu yang dimaksud perlu dikhawatirkan secara berlebihan, dikarenakan mengikuti pola yang identik seperti sebelumnya.

Dua faktor utama yang tersebut menyebabkan turunnya penerimaan pajak, yakni beberapa komoditas yang mana selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, seperti batu bara, minyak, juga nikel, mengalami penurunan harga, yang tersebut berdampak pada penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Kedua dikarenakan Faktor Administrasi Pajak seperti Pelaksanaan kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21, yang tersebut mempengaruhi penerimaan pajak karyawan kemudian Kebijakan relaksasi pembayaran PPN di negeri, yang digunakan memberikan tambahan waktu hingga 10 Maret 2025 untuk pelaporan pajak.

“Untuk PPN deadline-nya dimundurkan serta TER kita lihat mempengaruhi PPh 21,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun, turun 30,19% jika dibandingkan periode yang dimaksud serupa tahun lalu yang tersebut mencapai Rp269,02 triliun. Namun Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah masih waspada, tetapi tanpa perlu menciptakan perasaan khawatir yang dimaksud berlebihan.

“Yuk kita jaga sama-sama ya. Jadi merespons terhadap perlambatan, tentu tetap memperlihatkan kita waspada tanpa memunculkan suatu alarm,” tutupnya.