JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik lalu Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah di tempat Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di dalam sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang disebutkan sanggup diterapkan pada Indonesia.
Hal yang dimaksud disampaikan BG pada waktu memberikan sambutan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 pada Gedung Merah Putih KPK, Mulai Pekan (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang tersebut telah dilakukan terbukti mampu di dalam pada melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di tempat Finlandia, menggunakan big data analytics di tempat di melakukan deteksi pola korupsi yang tersebut kerap digunakan, sehingga dapat dijalankan policy review untuk menangguhkan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan digital di reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk menghindari kemudian memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, kemudian akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga dilaksanakan di pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih banyak mudah. “Pengawasan pemanfaatan anggaran akan lebih lanjut mudah dan juga menghurangi prospek terjadinya manipulasi,” ucapnya.
