JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Muhammad Rofiqi mengamati PDIP sedang bersandiwara drama urusan politik untuk mencari simpati masyarakat dengan mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tentang kenaikan tarif Pajak Pertambahan Skor (PPN) menjadi 12 %. PDIP, lanjut dia, terkesan memprovokasi rakyat dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ada peduli dengan nasib rakyat kecil.
Rofiqi berpendapat, sikap kurang bijak itu seharusnya tiada layak dipertontonkan untuk publik, lantaran rekam jejak digital terkait kenaikan PPN 12% ini masih ada di dalam ruang publik. “Kenapa sekarang PDIP yang tersebut paling depan menyerang kebijakan ini, apa mereka sudah ada lupa ingatan atau lagi pencitraan atau lempar batu sembunyi tangan,” sindir beliau melalui keterangannya, Akhir Pekan (22/12/2024).
“Seolah-olah minta dibatalkan, tapi kenyataannya, dulu mereka itu yang tersebut mengusulkan. Ketua Panjanya belaka dari mereka kok,” kata duta rakyat selama Kalimantan Selatan itu.
Rofiqi heran dengan sikap kebijakan pemerintah para politikus PDIP akhir-akhir ini yang dimaksud getol mencela pemerintahan Prabowo-Gibran mengenai kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % mulai 2025. Sebab, kata dia, terbentuknya aturan PPN 12% merupakan produk-produk dari pemerintah kemudian DPR sebelumnya lalu partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ketika itu periode 2019-2024 lalu merupakan partai penguasa di tempat parlemen.
“Ini bukanlah produknya Pak Prabowo, undang-undang ini disahkan pada tahun 2021 lalu. Ketika itu, PDIP kan sebagai partai penguasa, total dia di area DPR RI juga terbanyak, ketua Panja UU ini juga dari mereka, Pak Dolfie (Dolfie Othniel Frederic Palit, red). Justru mereka itu yang mana mengusulkan juga kebijakan sudah ada menjadi kesepakatan bersama, kenapa malah sekarang lempar batu menyalahkan Pak Prabowo,” ujar Rofiqi.
Rofiqi menilai, semestinya, PDIP itu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan PPN 12 % ini. Sebab, penetapan ini hanya saja diberlakukan untuk barang mewah secara selektif.
“Harusnya mereka itu jujur dan juga sanggup mengakui perjuangan Prabowo yang dimaksud memperjuangkan pelaksanaan UU-nya dibatasi belaka menyasar barang mewah,” tuturnya.
“Mari kita bersama-sama memulai pembangunan bangsa lalu negara, menuntaskan tantangan kegiatan ekonomi kemudian meyakinkan kebijakan ini mampu berjalan dengan baik kemudian bijaksana demi kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkapkan, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN 12% merupakan inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“UU HPP merupakan UU inisiatif Pemerintahan Jokowi, yang digunakan disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021 Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan melawan usul inisiatif pemerintah menghadapi RUU HPP,” kata Dolfie untuk wartawan, Akhir Pekan (22/12/2024).
Dolfie melanjutkan, RUU HPP dibahas dengan antara pemerintah juga Komisi XI DPR. Kemudian, disahkan pada Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Sebanyak 8 Fraksi yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Partai Gerindra, Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP telah terjadi menyetujui UU HPP itu, kecuali fraksi PKS.
