JAKARTA – Sekretaris Jendral Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia ( ASPERAPI ), Jeffrey Eugene meminta-minta pemerintah menjaga lapangan usaha Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) . Hal ini dijalankan pasca pengakhiran kontrak yang digunakan dijalankan oleh Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) terhadap pengelolaan Ibukota Convention Center (JCC) Senayan , Jakarta.
Menurut Jeffrey, pembaharuan pengelolaan dinilai berpotensi untuk menurunkan standar kualitas layanan serta mengupayakan berbagai pengguna JCC berpindah ke venue lainnya.
Ia mengamati situasi yang dimaksud terjadi pada JCC terkait rencana pengelolaan venue yang disebutkan oleh PPKGBK menimbulkan berbagai anggotanya khawatir. Pasalnya, pembaharuan pengelola bisa saja mengancam standar layanan di tempat JCC yang mana selama ini menjadi kiblat pengelolaan MICE di tempat Indonesia, bahkan pada Asia.
“Di komplek GBK ini sesungguhnya ada beberapa venue untuk kegiatan MICE. Tapi anggota ASPERAPI setiap saat memprioritaskan JCC, selain kapasitasnya besar, yang tersebut utama pengelolanya sudah ada teruji bertahun-tahun. Standar layanan yang mana selama ini diterapkan oleh pengelola JCC sangat tinggi, makanya event organizer (EO) baik lokal maupun asing selalu repeat order,” kata Jeffrey, Hari Jumat (22/11/2024).
Sambung beliau menambahkan, mengamati pengalaman serta fakta yang mana terjadi di tempat lapangan usaha MICE Indonesia, hampir semua venue besar dikelola oleh swasta. Selain JCC yang dimaksud dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama (GSP), ICE BSD oleh PT Indonesia International Expo juga JIExpo yang digunakan dimiliki juga dikelola oleh PT Ibukota Indonesia International Expo.
Saat ini juga sedang ada penyelesaian perkembangan venue baru dalam kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) II seluas lebih lanjut dari 120 meter persegi yang juga akan dikelola oleh swasta.
“Sebagai pelaku usaha, ASPERAPI akan setiap saat membantu upaya pemerintah untuk terus meningkatkan partisipasi sektor MICE ini terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu harapan kami pemerintah juga mampu menjaga iklim lapangan usaha ini terus-menerus kondusif lalu memverifikasi diterapkannya standar layanan yang dimaksud tinggi, profesional, akuntabel dan juga terukur seperti yang tersebut telah diberikan oleh venue-venue besar seperti JCC,” tambah Jeffrey.
Lebih terpencil Jeffrey menegaskan, menjalankan sektor MICE itu sulit. Karena hal ini tidak ada semata berkaitan dengan kompetensi lalu rekam jejak, tetapi juga jejaring usaha yang tersebut tentunya dibangun bertahun-tahun. Karena itu adanya ancaman terhadap inovasi pengelola di area JCC sudah pernah menjadi perhatian kritis ASPERAPI.
Apalagi dalam sektor MICE Indonesia tidak ada sejumlah pelaku bisnis yang tersebut mempunyai kemampuan mengatur venue sebesar JCC. Bahkan sebagian besar pengelola venue baik yang tersebut ada pada Ibukota maupun dalam berbagai kota lainnya di dalam Indonesia pernah belajar serta terhubung dengan pengelola JCC ketika ini.
“Jangan berpikir dengan mengubah pengelolaan JCC semua vendor akan secara langsung melanjutkan kerjasamanya. Apalagi apabila pengelola baru mempunyai kualifikasi kemudian akuntabilitas yang digunakan lebih tinggi rendah dibandingkan pengelola sebelumnya. otoritas harus mengambil tindakan terbaik untuk menyelamatkan Industri ini dari kepentingan sepihak lalu jangka pendek,” tegasnya.
