JAKARTA – Arab Saudi membuka pendapat masalah nasib keanggotaan BRICS , setelahnya sebelumnya menolak bergabung walaupun mendapatkan undangan menjadi anggota penuh kelompok negara- negara tumbuh terdepan yang digunakan dipimpin Rusia-China. Menteri Kondisi Keuangan juga Perencaan Negara, Faisal Al-Ibrahim mengungkapkan masih mengevaluasi prospek menjadi member BRICS.
Sebelumnya blok sektor ekonomi yang mana dibangun pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, juga China, yang kemudian Afrika Selatan bergabung dua tahun kemudian, sedang gencar melakukan ekspansi. Pada tahun lalu, Mesir, Ethiopia, Iran, kemudian Uni Emirat Arab resmi menjadi anggota penuh BRICS per 1 Januari 2024.
Perluasan BRICS bukan berhenti, ketika menerima Indonesia sebagai anggota penuh pada Januari 2025. Di sisi lain kerajaan kaya minyak, Arab Saudi masih menilai apakah akan bergabung dengan blok tersebut.
“Kami telah terjadi diundang ke BRICS, mirip dengan bagaimana kami sudah diundang ke banyak jaringan multilateral lainnya di dalam masa lalu secara historis,” kata menteri dunia usaha Saudi seperti dilansir Bloomberg pada sela-sela Wadah Kondisi Keuangan Global di area Davos, Swiss.
“Kami menilai berbagai aspek berbeda sebelum langkah dibuat lalu pada waktu ini, kami berada di dalam tengah-tengah itu,” bebernya.
Selain itu Al-Ibrahim juga menekankan bahwa Riyadh “selalu fokus untuk mengupayakan lebih besar sejumlah dialog global.”
Seperti diketahui kerajaan Arab Saudi dengan dengan lima negara lainnya, sudah diundang untuk menjadi anggota kelompok yang disebutkan selama KTT BRICS ke-15, yang tersebut diadakan di dalam Johannesburg pada Agustus 2023. Penolakan juga dilontarkan oleh Argentina, pasca Presiden Javier Milei menentang langkah yang dimaksud untuk membalikkan sikap pendahulunya, Alberto Fernandez.
Selanjutnya BRICS tiada bergeming dengan penolakan kedua negara itu, untuk terus melakukan perluasan. Pada bulan lalu, pembantu presiden Rusia Yuri Ushakov mengumumkan, BRICS telah dilakukan menyetujui status ‘negara mitra’ untuk Belarusia, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, kemudian Uzbekistan – yang digunakan mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Status mitra ditetapkan pada KTT BRICS terbaru, yang mana diselenggarakan oleh Rusia pada Kazan pada Oktober 2024. Label negara mitra BRICS dimaksudkan sebagai alternatif keanggotaan, setelahnya lebih tinggi dari 30 negara mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara mengalami perkembangan tersebut.
Pemegang status ini dapat berpartisipasi secara permanen di pertemuan khusus KTT BRICS, rapat tingkat menteri, kemudian acara tingkat tinggi lainnya. Mitra juga dapat berkontribusi pada dokumen hasil kelompok, tetapi tak mengambil bagian pada persetujuan dokumen atau pemungutan suara.
