JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang dimaksud diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri serta perwakilan menteri yang dimaksud dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom dan juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang mana dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, juga Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih besar terlihat sebagai pura-pura zaken, di area mana unsur politikus masih dominan, juga bahkan mengesampingkan profesional yang dimaksud bukan berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep di area mana menteri-menteri yang dimaksud diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang digunakan tidak ada terikat dengan kepentingan partai, serta cuma fokus pada keahlian dan juga pengalaman di dalam sektor yang mana merek tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional lalu teknokrat yang digunakan berkompeten, terlepas dari afiliasi kebijakan pemerintah mereka. Idea ini sejalan dengan keperluan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, pembaharuan iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk menegaskan bahwa pemerintahan berjalan lebih besar efektif, transparan, juga berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, dan juga urusan politik dagang sapi istilah populer yang tersebut menggambarkan negosiasi urusan politik yang mana transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengawasi daftar calon perwakilan menteri yang dimaksud dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih tinggi diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.
