JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bersatu Menteri Imigrasi juga Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju menguatkan pemeliharaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap di pertemuan keduanya pada Gedung Kementerian Imigrasi lalu Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mendiskusikan penguatan pemeliharaan bagi PMI juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang mana signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang tersebut menyumbang devisa terbesar kedua setelahnya migas. Kami setuju menggalang Kementerian PPMI di memberikan proteksi maksimal, termasuk mengurangi warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi serta implementasi pengamanan PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar di mengawasi jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang digunakan luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja identik dengan TNI kemudian Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling sejumlah ditemukan di area wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, dan juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, juga Juanda. “Ini menjadi perhatian serius kami. Perkuatan pengawasan di tempat perbatasan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja mirip ini, teristimewa pada menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang mana berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, dan juga integrasi data perlintasan PMI ke pada sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menurunkan risiko eksploitasi juga meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja sebanding antara Kementerian PPMI serta Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemeliharaan PMI sekaligus menggalang peningkatan sektor ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, sumbangan PMI sangat penting di mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, lalu pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka itu di area kancah internasional.
