JAKARTA – pemerintahan Indonesia merancang Sistem Data Geospasial yang digunakan kuat, akurat, dan juga akuntabel untuk menyokong target-target pembangunan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih besar cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan juga Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana menyatakan Indonesia merancang sistem informasi geospasial dengan mengacu untuk Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang digunakan kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya ketika memberi pidato kunci pada pertemuan diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission dalam Paviliun Indonesia pada Forum Perubahan Iklim COP29 UNFCCC pada Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang dimaksud kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan kemudian pemanfaatan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu memulai pembangunan sistem monitoring dan juga reporting yang dimaksud kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, dan juga data deforestasi juga degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan telah dilakukan merancang SIGAP (Sistem Pengetahuan Geospasial) KLHK, yang mana merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengurus 102 informasi geospasial tematik yang tersebut diperoleh dari berbagai sumber, serta dilengkapi perangkat keamanan serta kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Data Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang dimaksud juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang disebutkan mengungkapkan pemerintah Indonesia berazam untuk menyediakan data informasi geospasial untuk mengupayakan perencanaan serta pembangunan, termasuk pada aksi iklim.
