Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PILKADA Serentak 2024 telah terjadi menjadi tonggak penting pada perjalanan demokrasi Indonesia, tiada hanya sekali akibat skala pelaksanaannya yang tersebut masif, tetapi juga lantaran besarnya anggaran yang digunakan terlibat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, total anggaran yang disiapkan untuk pemilihan kepala daerah Serentak 2024 mencapai Rp37,52 triliun, yang seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah. Anggaran yang disebutkan dialokasikan untuk mengupayakan berbagai aspek penyelenggaraan Pilkada, termasuk operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu).
Biaya yang tersebut harus disediakan oleh APBD untuk pelaksanaan pemilihan gubernur bervariasi di dalam setiap wilayah, dengan kisaran antara Rp30 miliar hingga Rp100 miliar. Selain itu, para calon kepala area pun menghadapi pengeluaran yang dimaksud signifikan. Meskipun tak ada data resmi yang dimaksud merinci besaran biaya kampanye per calon, diperkirakan setiap calon mengeluarkan antara Rp10 miliar hingga Rp30 miliar untuk keperluan kampanye serta operasional lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa tingginya biaya yang digunakan harus dikeluarkan di proses demokrasi.
Lantas, besarnya biaya yang digunakan terlibat di pemilihan gubernur memunculkan pertanyaan terkait efektivitas dan juga efisiensi proses demokrasi tersebut. Anggaran yang dimaksud besar seharusnya sebanding dengan kualitas pemimpin yang dimaksud dihasilkan. Proses pemilihan yang demokratis lalu berkualitas menjadi krusial untuk memverifikasi terpilihnya pemimpin yang tersebut kompeten dan juga berintegritas. Demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya sama-sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaksana pemilu, partai politik, dan juga masyarakat.
Pemerintah perlu menjamin regulasi yang mana ketat untuk menjaga dari praktik urusan politik uang dan juga korupsi. Penyelenggara pilpres harus menjamin transparansi lalu akuntabilitas pada setiap tahapan Pilkada. Partai kebijakan pemerintah diharapkan mengusung calon-calon yang digunakan berkualitas dan juga berazam pada kepentingan rakyat. Sementara itu, penduduk sebagai pemilih harus cerdas dan juga kritis di menentukan pilihannya. Artinya, biaya dapat dianggap sebagai pembangunan ekonomi untuk masa depan wilayah kemudian negara meskipun biaya demokrasi di pemilihan gubernur cukup tinggi. Pasalnya, penanaman modal yang dimaksud cuma akan memberikan hasil yang mana optimal jikalau proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan jujur, adil, dan juga transparan, juga memunculkan pemimpin yang tersebut benar-benar mampu menghadirkan inovasi positif bagi daerahnya.
Tantangan Korupsi di Pembangunan
Tatkala menghadapi ketidakpastian urusan politik dan juga sektor ekonomi global yang semakin meningkat, penguatan ekonomi domestik menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Kini, tekanan fiskal yang mana dihadapi pemerintah pun semakin kuat akibat penerimaan negara yang digunakan tertekan oleh fluktuasi dunia usaha global. Kondisi yang disebutkan menuntut kebijakan fiskal yang digunakan lebih tinggi efektif serta efisien untuk menjaga stabilitas dunia usaha nasional.
Presiden Prabowo Subianto, yang dimaksud dilantik pada 20 Oktober 2024, pun menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Dalam pidato perdananya, Beliau menyatakan bahwa korupsi membahayakan negara kemudian masa depan generasi mendatang. Artinya, komitmen yang dimaksud menjadi landasan pada upaya menguatkan integritas pemerintahan juga menegaskan anggaran negara digunakan secara optimal untuk pembangunan.
Salah satu perhatian utama adalah besarnya biaya yang tersebut dikeluarkan di penyelenggaraan Pilkada. Total biaya yang besar yang dimaksud mengakibatkan perasaan khawatir terhadap prospek terjadinya praktik korupsi, dalam mana para calon berupaya memulihkan modal kampanye melalui anggaran area setelahnya terpilih. Informasi terbaru menunjukkan bahwa praktik korupsi di dalam pemerintah tempat Indonesia mengalami peningkatan signifikan.
Sepanjang tahun 2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 791 perkara korupsi dengan 1.695 tersangka, meningkat dari 579 perkara dan juga 1.396 terperiksa pada tahun 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melaporkan bahwa hingga September 2023, terdapat 1.462 perkara korupsi di dalam daerah, dengan mayoritas perkara berbentuk suap kemudian gratifikasi sebanyak 958 kasus. Kasus-kasus ini bukan hanya saja merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat perkembangan lalu pelayanan umum di area tingkat daerah.
Praktik korupsi di tempat pemerintah area memberikan dampak yang digunakan signifikan terhadap berbagai aspek perkembangan serta pelayanan publik. Korupsi mutlak menyebabkan kebocoran anggaran yang digunakan seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pengerjaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, kualitas layanan rakyat berkurang juga permintaan dasar masyarakat, teristimewa di dalam area terpencil, rutin kali tiada terpenuhi. Selain itu, korupsi juga menciptakan ketimpangan pada distribusi sumber daya, memperparah ketidakadilan sosial, serta memperlambat pertumbuhan dunia usaha daerah. Di sisi lain, maraknya korupsi di dalam tingkat tempat juga mencederai kepercayaan penduduk terhadap pemerintah.
Ketidakpercayaan ini dapat memicu apatisme politik, di area mana penduduk kehilangan minat untuk berpartisipasi di proses demokrasi, termasuk Pilkada. Hal ini berdampak pada legitimasi para pemimpin yang mana terpilih juga menciptakan siklus ketidakmampuan pemerintahan untuk memenuhi harapan rakyat. Korupsi juga memberikan sinyal negatif terhadap investor, menurunkan daya tarik tempat sebagai tujuan investasi, yang dimaksud pada akhirnya menghambat kemungkinan peningkatan lapangan kerja lalu pendapatan daerah.
