JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan segera mengatur puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala tempat terpilih secara serentak dalam Istana Merdeka, DKI Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang mana terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu di area antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga juga pemerintah wilayah hingga evaluasi total inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Krusial Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan sekolah gratis, ilmiah, lalu demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Komunitas Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, dan juga Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tidaklah menemui massa aksi pada Mulai Pekan (17/2/2025). otoritas tidaklah mendengar pernyataan peserta didik yang tersebut turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang mana bukan pernah sejenis sekali mau menemui massa aksi pada menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang mana ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah bukan mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dijalankan ketika kesempatan yang digunakan tepat agar kepala tempat juga ada beban kemudian tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, jumlah total massa yang digunakan akan turun aksi Indonesia Gelap sangat jauh tambahan besar mengingat tuntutan mereka hingga pada saat ini tidak ada mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
