KBPP Polri Dukung Nanny Hadi Tjahjanto Jadi Ketua Umum Kowani Periode 2024-2029

JAKARTA – Keluarga Besar Putra Putr i (KBPP) Polri menyatakan dukungannya untuk Nanny Hadi Tjahjanto, isteri Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menjadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2024-2029.
Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, menyatakan dukungan yang dimaksud pasca bertemu dan juga melakukan berbagai diskusi dengan Nanny Hadi Tjahjanto di area Jakarta, Awal Minggu (14/10/2024).
Evita meyakini Nanny Hadi Tjahjanto mampu memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan lalu pengamanan hak perempuan. Apalagi dukungan itu memungkinkan sebab Nanny Hadi Tjahjanto juga adalah keluarga Polri, sebagai anak Brimob.
“Dalam AD/ART maupun Tri Setia KBPP Polri mengamanatkan KBPP Polri akan memberikan dukungan terhadap keluarga Polri yang dimaksud sedang berkontestasi di pemilihan dalam setiap jenjang atau bidang tertentu. Jadi KBPP Polri memperkuat beliau untuk menjadi ketua umum Kowani, kemudian itu amanat AD/ART kemudian Tri Setia,” ucap Evita.
Menurut Evita, terhadap isteri mantan Panglima TNI itu, KBPP Polri telah menyampaikan berbagai masukan atau pemikiran yang mana bisa jadi kelak diperjuangkan sebagai ketua umum Kowani. Salah satunya adalah bagaimana Kowani bisa jadi mengarus-utamakan inisiatif pemberdayaan kegiatan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan pengamanan hak perempuan hingga penguatan kelembagaan pada mengurusi isu perempuan.
“Sebagai Ibu Bangsa, Kowani bisa saja mengamanatkan kewajiban utama Wanita Indonesia menjadi ‘Ibu Pemberdayaan Kondisi Keuangan Bangsa dijadikan common platform digital Kowani yaitu mendekatkan perempuan ke di konstruksi ekonomi, yang dimaksud dimulai dari keluarga. Hal ini sejalan juga dengan harapan pemerintahan baru untuk peningkatan sektor ekonomi 8 persen,”kata Evita.
Evita Nursanty mengakui ada berbagai perkembangan yang digunakan cukup baik belakangan ini terkait isu-isu perempuan serta anak. Tapi harus disadari tantangan juga makin berat. Misalnya, dari sisi kualitas hidup perempuan, kita lihat fakta dalam lapangan bilangan bulat kematian ibu melahirkan masih tinggi dimana tahun 2023, Angka Kematian Ibu dalam Indonesia meningkat menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dari 205 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2022). Lalu lama sekolah masih rendah, terbatasnya keterampilan lalu upah kerja yang digunakan minim, perempuan dalam legislatif masih belum mencapai kuota 30%.
Terkait pengamanan hak perempuan ditemukan persoalan hukum kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, tindakan pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk dieksploitasi seksual komersial juga kerja paksa masih tinggi, dan juga di area sisi lain proteksi lalu pemenuhan hak-hak terhadap pekerja perempuan di area sektor informal termasuk pekerja migran masih lemah.






