JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Tenaga lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di pertemuan pada Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.
“Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami berhadapan dengan arahan Bapak Presiden adalah memverifikasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di dalam tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang dimaksud menjadi keperluan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.
Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih besar tepat sasaran lalu tiada lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari atlet ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya lantaran skema yang mana ada pada waktu ini telah berlangsung selama tambahan dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang mana mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh penduduk yang berhak.
“Diharapkan penduduk mendapatkan nilai dengan yang mana semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di dalam tingkat sampai tingkat warga itu, dibeli sampai harga jual Rp25.000 per tabung. Tidak belaka itu, ada juga yang digunakan mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dilaksanakan agar tiada terjadi pemborosan anggaran dan juga kebocoran pada tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah sudah pernah mengubah sistem distribusi LPG dalam tingkat pengecer dengan meningkatkan status merekan menjadi sub pangkalan yang dimaksud tambahan mudah diawasi.
“Nah, dengan mereka itu menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh prasarana yang tersebut identik dengan di area pangkalan. Supaya harganya dapat kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.
Terkait kritik yang dimaksud mengumumkan sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil menegaskan pemerintah terus melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha. Bahlil juga menjamin tiada ada biaya yang digunakan dikeluarkan oleh sub pangkalan.
“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita mengamati perkembangan beberapa waktu ke depan, telah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami untuk rakyat agar uang negara yang digunakan disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
